Ketahui Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ketahui Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pertumbuhan industri keuangan yang semakin pesat, masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan layanan, seperti perbankan, asuransi, dan pinjaman online. Di samping itu, pertumbuhan ini juga membawa risiko seperti penipuan dan praktik tidak sehat. Disinilah otoritas jasa keuangan (OJK) berperan penting. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas di sektor jasa keuangan dilakukan sesuai aturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Lantas, apa saja fungsi dan wewenang dari OJK? Yuk, simak pembahasan berikut ini.

Apa Itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang resmi dibentuk pada Agustus 2012 berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Lembaga ini mulai beroperasi pada 1 Januari 2013. OJK bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. Kehadiran OJK untuk menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan dan mengintegrasikan pengawasan yang sebelumnya terpisah-pisah.

OJK dibangun dengan prinsip tata kelola yang baik, mencakup independensi, akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran, sehingga OJK terus berkembang sejak didirikan hingga saat ini. Pada Desember 2012, OJK mulai mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian pada 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi utama OJK adalah membangun sistem pengaturan dan pengawasan yang komprehensif untuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Artinya, OJK mengawasi bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Setiap lembaga jasa keuangan di Indonesia wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Makanya, kamu sering melihat logo OJK di bawah logo bank atau lembaga keuangan sebagai tanda bahwa mereka berada dalam pengawasan resmi. Dengan adanya OJK, masyarakat bisa lebih tenang saat bertransaksi dengan lembaga keuangan.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugasnya, otorita jasa keuangan memiliki wewenang yang luas, antara  lain:

1. Pengaturan dan Pengawasan Kelembagaan

   Memiliki wewenang dalam memberikan izin pendirian bank, pembukaan kantor cabang, merger, akuisisi, hingga pencabutan izin usaha bank yang melanggar aturan.

2. Pengawasan Kesehatan Bank

   Otoritas Jasa Keuangan berwenang memantau likuiditas, kualitas aset, rasio kecukupan modal, dan laporan kinerja bank untuk memastikan kondisi keuangan bank tetap sehat.

3. Pengawasan Aspek Kehati-hatian

   Dalam hal ini, OJK berwenang untuk mengatur manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, pencegahan pencucian uang, dan pembiayaan terorisme.

4. Pemeriksaan Langsung

   OJK melakukan pengawasan tidak langsung melalui laporan berkala dan pengawasan langsung dengan pemeriksaan di lokasi untuk mengevaluasi kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Sektor yang Diawasi OJK

Terdapat tiga sektor yang diawasi oleh OJK, yaitu:

1. Perbankan seperti bank umum dan BPR

2. Pasar modal meliputi bursa efek, perusahaan sekuritas, reksa dana), serta industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan fintech.

Manfaat bagi Masyarakat

Keberadaan OJK memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi keuangan. Melalui pengawasan ketat, risiko penipuan dan kerugian dapat diminimalisir. Masyarakat juga bisa mengajukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh lembaga keuangan.

OJK terus berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan memahami fungsi dan wewenang OJK, kita sebagai konsumen bisa lebih cerdas dalam memilih produk keuangan dan tahu kemana harus mengadu jika ada masalah.