Masyarakat dapat mengalami berbagai masalah ketika menggunakan layanan pemerintah maupun layanan publik lainnya. Misalnya, pengurusan dokumen yang berlarut-larut, pelayanan yang tidak sesuai prosedur, hingga dugaan pungutan yang tidak semestinya. Untuk mengawasi masalah tersebut, Indonesia memiliki Ombudsman Republik Indonesia.
Apa Itu Ombudsman?
Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan tersebut mencakup pelayanan yang diberikan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta atau perseorangan yang mendapat tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Ombudsman bekerja secara independen dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara maupun instansi pemerintah lainnya.
Apa Tugas Ombudsman?
Ombudsman memiliki sejumlah tugas dalam mengawasi pelayanan publik. Berdasarkan informasi resmi Ombudsman RI, tugas tersebut meliputi:
- Menerima laporan dugaan maladministrasi.
- Memeriksa substansi laporan.
- Menindaklanjuti laporan yang menjadi kewenangannya.
- Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri.
- Melakukan koordinasi dengan lembaga atau pihak terkait.
- Mencegah terjadinya maladministrasi.
- Menjalankan tugas lain berdasarkan undang-undang.
Selain itu, Ombudsman dapat meminta keterangan, memeriksa dokumen, memanggil pihak terkait, melakukan mediasi atau konsiliasi, serta memberikan rekomendasi penyelesaian laporan.
Ombudsman Menangani Kasus Apa?
Ombudsman menangani dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Maladministrasi dapat berupa tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Contohnya antara lain:
- Pelayanan yang berlarut-larut.
- Tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.
- Penyimpangan prosedur.
- Penyalahgunaan wewenang.
- Diskriminasi dalam pelayanan.
- Dugaan pungutan yang tidak semestinya.
- Kelalaian dalam memberikan pelayanan publik.
Ruang lingkupnya dapat mencakup pelayanan pertanahan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, rumah sakit, lembaga pendidikan negeri, dan berbagai penyelenggara pelayanan publik lainnya.
Ombudsman untuk Lapor Apa?
Kamu dapat melapor ke Ombudsman apabila mengalami atau mengetahui dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Namun, Ombudsman mensyaratkan pelapor terlebih dahulu menyampaikan keluhan kepada pihak penyelenggara layanan terkait. Jika tidak mendapat tanggapan atau penyelesaian yang semestinya, laporan dapat diteruskan ke Ombudsman.
Saat melapor, siapkan identitas, kronologi kejadian, bukti bahwa kamu sudah mengadu kepada pihak terkait, serta dokumen pendukung jika tersedia. Dalam kondisi tertentu, Ombudsman dapat merahasiakan identitas pelapor.
Bagaimana Cara Melapor ke Ombudsman?
Kamu dapat menyampaikan laporan secara langsung, melalui surat, email, atau formulir pengaduan yang disediakan Ombudsman RI. Setelah laporan diterima, Ombudsman melakukan verifikasi formal dan material untuk menentukan apakah laporan tersebut masuk dalam kewenangannya.



