Sistem pemerintahan parlementer merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara. Dalam sistem ini, parlemen mempunyai kedudukan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menentukan kebijakan negara. Pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih melalui mekanisme parlemen dan harus menjaga dukungan mayoritas agar dapat terus menjalankan tugasnya.
Sama seperti sistem pemerintahan lainnya, sistem parlementer mempunyai keunggulan dan kelemahan. Untuk memahami penerapannya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian, karakteristik, kelebihan, kekurangan, serta negara-negara yang menggunakan sistem tersebut.
Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan merupakan mekanisme yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan. Di dalamnya terdapat pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah, parlemen, serta lembaga peradilan.
Secara umum, sistem pemerintahan yang dikenal di berbagai negara meliputi sistem presidensial, parlementer, semi-presidensial, dan federasi.
Sistem pemerintahan parlementer adalah bentuk pemerintahan yang menempatkan parlemen sebagai lembaga penting dalam mengawasi pemerintah dan menentukan arah kebijakan negara. Anggota parlemen umumnya dipilih melalui pemilihan demokratis untuk mewakili kepentingan masyarakat.
Dalam sistem ini, perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan dan dipilih melalui mekanisme parlemen. Perdana menteri bersama para menteri yang tergabung dalam kabinet harus memperoleh serta mempertahankan kepercayaan parlemen agar dapat terus menjalankan pemerintahan.
Beberapa negara yang menerapkan sistem parlementer antara lain Inggris, Belanda, dan Jerman.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
Penerapan sistem parlementer memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam hal hubungan antara pemerintah, lembaga perwakilan, dan masyarakat. Berikut lima kelebihan sistem pemerintahan parlementer.
1. Responsif terhadap Rakyat
Anggota parlemen dipilih melalui proses demokratis sehingga memiliki tanggung jawab untuk mewakili aspirasi masyarakat. Kondisi ini memungkinkan kebijakan pemerintah lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.
2. Akuntabilitas yang Tinggi
Perdana menteri beserta kabinet harus mempertahankan kepercayaan parlemen untuk tetap menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang diambil kepada lembaga perwakilan tersebut.
3. Kepemimpinan yang Stabil
Sistem parlementer dapat mendukung stabilitas kepemimpinan ketika perdana menteri memperoleh dukungan mayoritas parlemen. Hubungan antara pemerintah dan parlemen yang sejalan dapat membantu pelaksanaan program pemerintahan berjalan lebih lancar dibandingkan kondisi ketika kedua lembaga mengalami perbedaan kepentingan.
4. Kemampuan untuk Mengatasi Krisis
Perdana menteri dan kabinet dapat diganti melalui mekanisme politik apabila kehilangan dukungan parlemen. Fleksibilitas tersebut memungkinkan pergantian kepemimpinan dilakukan tanpa harus selalu menunggu berakhirnya masa jabatan tertentu, terutama ketika terjadi krisis pemerintahan.
5. Kemudahan dalam Pembuatan Kebijakan
Parlemen mempunyai peran besar dalam proses pengawasan dan pembentukan kebijakan negara. Apabila pemerintah didukung mayoritas anggota parlemen, koordinasi dalam pembahasan dan pengesahan kebijakan dapat berlangsung lebih mudah dibandingkan sistem yang memiliki pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif secara lebih tegas.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
Di balik sejumlah keunggulannya, sistem parlementer juga mempunyai kelemahan yang dapat memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Berikut enam kekurangan yang perlu diketahui.
1. Konflik antara Parlemen dan Pemerintah
Parlemen dan pemerintah mempunyai tugas serta kepentingan politik masing-masing. Perbedaan pandangan dalam menentukan kebijakan dapat memicu perselisihan yang menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintahan yang Tidak Stabil
Keberlangsungan pemerintahan parlementer sangat dipengaruhi oleh dukungan parlemen terhadap perdana menteri dan kabinet. Apabila dukungan tersebut hilang, pemerintah dapat mengalami pergantian kepemimpinan atau pembubaran parlemen sesuai ketentuan konstitusi. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik.
3. Pembuatan Kebijakan yang Lambat
Proses penyusunan dan pengesahan kebijakan melibatkan pembahasan serta persetujuan melalui mekanisme parlemen. Perbedaan pendapat antarfraksi atau kepentingan politik dapat memperpanjang proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan tidak segera diterapkan.
4. Kurang Efisien dalam Mengatasi Krisis
Ketika negara menghadapi keadaan darurat, proses politik yang membutuhkan pembahasan dan kesepakatan parlemen dapat menjadi kendala. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan parlemen, penanganan krisis berpotensi berjalan lebih lambat.
5. Bisa Menimbulkan Kerusuhan
Ketegangan politik antara pemerintah, parlemen, dan kelompok masyarakat dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Keputusan perdana menteri yang tidak memperoleh dukungan politik memadai juga berpotensi memperbesar ketidakpuasan publik dan memicu demonstrasi maupun kerusuhan.
6. Kurang Efektif dalam Menyelesaikan Masalah
Dalam kondisi tertentu, perdana menteri dan kabinet dapat lebih banyak menghabiskan perhatian untuk mempertahankan dukungan politik di parlemen. Akibatnya, fokus pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat berpotensi berkurang.
Negara yang Menganut Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer digunakan oleh sejumlah negara dengan karakteristik dan aturan ketatanegaraan yang berbeda. Berikut lima contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer.
1. Inggris
Inggris merupakan salah satu negara yang dikenal menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Parlemen Inggris terdiri atas House of Commons dan House of Lords. Kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri yang memimpin kabinet dan harus mempertahankan kepercayaan parlemen agar tetap menjalankan pemerintahan.
2. Belanda
Belanda menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan parlemen yang dikenal sebagai Staten-Generaal. Salah satu bagiannya adalah Tweede Kamer atau Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 150 anggota dan dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab secara politik kepada parlemen.
3. Jerman
Jerman juga menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Parlemen federalnya dikenal sebagai Bundestag, yaitu lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kepala pemerintahan dijabat oleh kanselir federal atau Bundeskanzler yang dipilih oleh Bundestag.
4. Kanada
Kanada merupakan negara yang menerapkan sistem parlementer dengan bentuk monarki konstitusional. Parlemen federalnya terdiri atas House of Commons, Senat, dan Raja yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. House of Commons memiliki 338 kursi. Pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang harus memperoleh kepercayaan mayoritas anggota parlemen.
5. Australia
Australia juga menganut sistem pemerintahan parlementer dalam bentuk monarki konstitusional. Parlemen federal Australia terdiri atas House of Representatives dan Senate. House of Representatives memiliki 151 anggota. Perdana menteri menjadi kepala pemerintahan dan memimpin kabinet dengan dukungan parlemen.
Kesimpulan
Sistem pemerintahan parlementer merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan kedudukan penting kepada parlemen dalam mengawasi pemerintah dan menentukan kebijakan negara. Kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri yang dipilih melalui mekanisme parlemen serta harus mempertahankan kepercayaan lembaga tersebut.
Kelebihan sistem parlementer meliputi kemampuan merespons aspirasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah, fleksibilitas pergantian kepemimpinan, serta kemudahan koordinasi dalam pembuatan kebijakan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan berupa potensi konflik politik, ketidakstabilan pemerintahan, lambatnya pengambilan keputusan, dan hambatan dalam menyelesaikan persoalan negara.
Beberapa negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Belanda, Jerman, Kanada, dan Australia. Masing-masing negara memiliki aturan serta mekanisme tersendiri dalam menjalankan sistem tersebut.
