Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Bantuan ini diberikan untuk membantu menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja pada kuartal IV 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengatakan bahwa BSU 2026 diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada pekerja yang memenuhi kriteria.
Berdasarkan ketentuan program, setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000.
Dana BSU tersebut dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, bukan secara terpisah setiap bulannya.
Aturan Penyaluran BSU 2026
Ketentuan mengenai pemberian BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja/Buruh.
Dalam aturan tersebut, Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima agar bantuan dapat diberikan kepada pekerja yang sesuai dengan ketentuan program.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja dapat menerima Bantuan Subsidi Upah 2026. Berikut persyaratan yang ditetapkan Kemnaker berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Khusus pekerja yang berada di daerah dengan UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas maksimal upah penerima BSU mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, untuk daerah yang tidak menetapkan UMK, batas upah mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Ketentuan Upah dan Kelompok Pekerja yang Tidak Menerima BSU
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima BSU merupakan gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam basis data kepesertaan.
Komponen penghasilan yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Selain persyaratan tersebut, terdapat ketentuan lain dalam penetapan penerima BSU 2026. Bantuan tidak diberikan kepada pekerja yang berstatus sebagai:
- Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Adapun pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU juga menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Cara Cek Penerima BSU 2026
Bagi yang ingin memeriksa status penerima BSU 2026, para pekerja bisa mengecek secara online laman resmi Kemnaker melalui langkah-langkah di bawah ini:
- Akses laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id/.
- Jika Anda belum memiliki akun, silakan daftar terlebih dahulu.
- Isi data diri secara lengkap, lalu aktivasi akun menggunakan kode OTP yang dikirim ke nomor ponsel Anda.
- Jika sudah memiliki akun, cukup login ke situs tersebut.
- Lengkapi profil pribadi, seperti foto profil, informasi pribadi, status pernikahan, dan jenis lokasi tempat tinggal.
- Notifikasi akan muncul secara otomatis jika Anda termasuk penerima, telah ditetapkan, atau sudah mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
