BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Perusahaan wajib membayar BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya sesuai undang-undang.<\/p>\n
Namun, seringkali karyawan tidak tahu apakah perusahaan mereka sudah membayarkan dana BPJS Ketenagakerjaan atau belum. Padahal, program ini penting saat terjadi kecelakaan, kematian, atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Bagaimana cara memastikan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan?<\/ins><\/ins><\/p>\n Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, menjelaskan bahwa setiap orang yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Ini diatur oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perusahaan wajib mendaftarkan diri dan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.<\/p>\n “Oni mengungkapkan, perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja, kata dia, wajib secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerja sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. ‘Jika pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif,'” lanjutnya.<\/p>\n Sanksi administratif yang mungkin diterima perusahaan pemberi kerja termasuk teguran tertulis, denda, dan ketidakmendapatkan pelayanan publik tertentu dari pemerintah atau pemerintah daerah.<\/p>\n Oni menjelaskan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengecek apakah perusahaan sudah membayarkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau belum. “Peserta dapat mengakses informasi terkait status kepesertaan, upah yang dilaporkan, dan iuran terakhir yang dibayarkan,” ujar dia.<\/p>\n Berikut cara melakukan pengecekan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), satu-satunya aplikasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan:<\/ins><\/p>\n Dari detail yang ditampilkan, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengetahui apakah jaminan sosialnya sudah dibayar atau saldo tidak sesuai. Jika ada data yang tidak sesuai, peserta dapat melaporkannya melalui aplikasi tersebut.<\/ins><\/p>\n Untuk melaporkan dugaan pembayaran jaminan sosial yang tidak dibayarkan, karyawan dapat memilih menu “Pengaduan” di aplikasi JMO dan menuliskan detail pengaduannya.<\/ins><\/p>\n Proses dan besaran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan berbeda sesuai dengan setiap program yang diikuti. Berikut perhitungan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan:<\/p>\n Iuran JKK wajib dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Jumlahnya dihitung berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, dengan persentase yang berbeda sesuai tingkat risiko.<\/li>\n Iuran JKM juga dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya dihitung sebagai 0,3 persen dari upah pekerja dalam sebulan.<\/li>\n Iuran JHT dibayarkan oleh perusahaan dan pekerja, diambil dari potongan gaji. Perusahaan membayar 3,7 persen dari upah sebulan, sementara pekerja membayar 2 persen dari upah sebulan.<\/li>\n Iuran JP juga dibayarkan oleh perusahaan dan pekerja dengan jumlah berbeda. Pemberi kerja membayar 2 persen dari upah sebulan, sedangkan pekerja membayar 1 persen dari upah sebulan dari potongan gaji.<\/li>\n<\/ol>\n Dengan memahami cara ini, karyawan dapat secara aktif memantau pembayaran JHT BPJS Ketenagakerjaan mereka, memastikan kepastian perlindungan sosial, dan mengambil tindakan jika diperlukan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cara Memeriksa Pembayaran JHT BPJS Ketenagakerjaan oleh Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Perusahaan wajib membayar BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya sesuai undang-undang. Namun, seringkali karyawan tidak tahu […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4940,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"1","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"right-sidebar","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"top","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"0","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"0","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"1","show_popup_post":"1","number_popup_post":"1","show_author_box":"0","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-500","single_post_gallery_size":"crop-500"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post":"0","sponsored_post_label":"Sponsored by","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo_enable":"0","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":"","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":{"id":""},"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[2726,2728,2727,2729],"class_list":["post-4939","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","tag-cara-memeriksa-pembayaran-jht-bpjs-ketenagakerjaan","tag-cara-mengecek-pembayaran-jht-bpjs-ketenagakerjaan","tag-kewajiban-perusahaan-dan-sanksi-administratif","tag-perhitungan-pembayaran-bpjs-ketenagakerjaan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4939"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34073,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4939\/revisions\/34073"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Kewajiban Perusahaan dan Sanksi Administratif<\/h3>\n
Cara Mengecek Pembayaran JHT BPJS Ketenagakerjaan<\/h3>\n
\n
Instal aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) melalui Playstore atau App Store.<\/h4>\n<\/li>\n
Buka aplikasi JMO di ponsel.<\/h4>\n<\/li>\n
Pilih menu program jaminan sosial yang ingin dicek, misalnya Jaminan Hari Tua (JMT).<\/h4>\n<\/li>\n
Klik menu “Cek Saldo” di program tersebut.<\/h4>\n<\/li>\n
Pilih Nomor Kartu Peserta (KPJ).<\/h4>\n<\/li>\n
Pilih nomor KPJ milik karyawan yang ingin dicek.<\/h4>\n<\/li>\n
Halaman akan menampilkan detail saldo jaminan sosial beserta data perusahaan dan tanggal pembayarannya.<\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Perhitungan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan<\/h3>\n
\n
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):<\/h4>\n
Iuran Jaminan Kematian (JKM):<\/h4>\n
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT):<\/h4>\n
Iuran Jaminan Pensiun (JP):<\/h4>\n