{"id":49631,"date":"2026-09-10T10:30:55","date_gmt":"2026-09-10T03:30:55","guid":{"rendered":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/?p=49631"},"modified":"2026-09-10T10:30:55","modified_gmt":"2026-09-10T03:30:55","slug":"perbedaan-uu-pp-perpres-dan-perda-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/perbedaan-uu-pp-perpres-dan-perda-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Perbedaan UU, PP, Perpres, dan Perda di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p>Indonesia memiliki berbagai jenis peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki fungsi, pembentuk, dan ruang lingkup yang berbeda. Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan UU, PP, Perpres, dan Perda agar tidak salah memahami kedudukan setiap peraturan.<br \/>\nKetentuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah beberapa kali diubah.<\/p>\n<h2>Apa Itu UU, PP, Perpres, dan Perda?<\/h2>\n<h3>Undang-Undang (UU)<\/h3>\n<p>Undang-Undang (UU) merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. UU mengatur berbagai hal penting dalam kehidupan bernegara dan menjadi salah satu bagian utama dalam hierarki peraturan perundang-undangan.<br \/>\nContohnya antara lain UU tentang pendidikan, kesehatan, lalu lintas, dan perlindungan konsumen.<\/p>\n<h3>Peraturan Pemerintah (PP)<\/h3>\n<p>Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.<br \/>\nDengan kata lain, PP memberikan aturan yang lebih teknis untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU.<\/p>\n<h3>Peraturan Presiden (Perpres)<\/h3>\n<p>Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Perpres dapat digunakan untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.<br \/>\nPerpres berada di bawah PP dalam hierarki peraturan perundang-undangan.<\/p>\n<h3>Peraturan Daerah (Perda)<\/h3>\n<p>Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang berlaku di wilayah tertentu. Perda terdiri atas Perda Provinsi serta Perda Kabupaten\/Kota.<br \/>\nDPRD bersama kepala daerah membentuk Perda sesuai dengan kewenangannya. Karena itu, isi Perda dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.<\/p>\n<h2>Urutan UU, PP, Perpres, dan Perda<\/h2>\n<p>UU Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan peraturan tersebut dalam hierarki sebagai berikut:<\/p>\n<ul>\n<li>Undang-Undang (UU)<\/li>\n<li>Peraturan Pemerintah (PP)<\/li>\n<li>Peraturan Presiden (Perpres)<\/li>\n<li>Peraturan Daerah Provinsi<\/li>\n<li>Peraturan Daerah Kabupaten\/Kota<\/li>\n<\/ul>\n<p>Namun, hierarki peraturan perundang-undangan secara lengkap juga mencakup UUD 1945 dan Ketetapan MPR di atas UU. UU\/Perppu kemudian berada di atas PP, Perpres, dan Perda.<\/p>\n<h2>Apa Perbedaan UU, PP, Perpres, dan Perda?<\/h2>\n<p>Perbedaan utama keempat aturan tersebut terletak pada pembentuk, kedudukan, fungsi, dan wilayah penerapannya. UU dibentuk DPR bersama Presiden dan mengatur ketentuan yang bersifat lebih umum dan mendasar. PP ditetapkan Presiden untuk menjalankan UU. Perpres ditetapkan Presiden untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Perda dibentuk pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan di daerah.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Indonesia memiliki berbagai jenis peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki fungsi, pembentuk, dan ruang lingkup yang berbeda. Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan UU, PP, Perpres, dan Perda agar tidak salah memahami kedudukan setiap peraturan. Ketentuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":49632,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[45489,15944,45491,45490,45488,45487,45486,45485,45484,45492,45483],"class_list":["post-49631","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","tag-hierarki-peraturan","tag-hukum-indonesia","tag-materi-ppkn","tag-pendidikan-kewarganegaraan","tag-peraturan-perundang-undangan","tag-perbedaan-uu-pp-perpres-perda","tag-perda","tag-perpres","tag-pp","tag-sistem-hukum-indonesia","tag-uu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49631"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49633,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49631\/revisions\/49633"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49632"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}