{"id":51266,"date":"2026-10-09T07:55:33","date_gmt":"2026-10-09T00:55:33","guid":{"rendered":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/?p=51266"},"modified":"2026-10-09T07:55:33","modified_gmt":"2026-10-09T00:55:33","slug":"sejarah-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/sejarah-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb\/","title":{"rendered":"Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)"},"content":{"rendered":"
Dua perang dunia yang menimbulkan kehancuran besar dan menewaskan puluhan juta jiwa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat internasional. Pengalaman tersebut mendorong negara-negara di dunia untuk membangun sebuah organisasi bersama yang bertujuan mencegah konflik serupa terulang. Dari gagasan inilah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbentuk sebagai organisasi internasional yang berperan dalam menjaga perdamaian, memperkuat hubungan antarnegara, dan menangani berbagai persoalan global. Sejarah berdirinya PBB juga mencerminkan upaya dunia untuk membangun kerja sama yang lebih terarah setelah melewati masa perang.<\/p>\n

Cikal Bakal: Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa<\/h2>\n

Sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri, masyarakat internasional telah memiliki organisasi bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Organisasi ini dibentuk setelah Perang Dunia I berakhir dengan tujuan mencegah konflik berskala besar dan mendorong penyelesaian perselisihan antarnegara melalui kerja sama internasional.<\/p>\n

Namun, LBB menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan tugasnya. Organisasi tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menangani sengketa internasional secara efektif. Selain itu, mekanisme penegakan keputusan dan pemberian sanksi terhadap negara yang melanggar kesepakatan juga tidak cukup kuat untuk mencegah agresi.<\/p>\n

Kegagalan LBB semakin terlihat ketika sejumlah konflik internasional tidak berhasil dihentikan dan Perang Dunia II pecah pada 1939. Perang tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme kerja sama internasional yang ada belum mampu menjaga perdamaian dunia. Setelah perang berakhir, LBB secara resmi dibubarkan pada 1946 dan perannya digantikan oleh PBB.<\/p>\n

Gagasan Awal Pembentukan PBB<\/h2>\n

Gagasan untuk membentuk organisasi internasional yang lebih efektif semakin menguat selama Perang Dunia II. Negara-negara yang menentang blok Axis, yang terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang, mulai membangun kerja sama untuk menghadapi ancaman perang sekaligus merancang tatanan internasional setelah konflik berakhir.<\/p>\n

Istilah United Nations<\/em> pertama kali digunakan secara resmi pada 1 Januari 1942 dalam Declaration by United Nations. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 26 negara yang menyatakan komitmen untuk bekerja sama melawan kekuatan Axis. Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, menjadi tokoh yang memperkenalkan penggunaan istilah tersebut dalam konteks kerja sama negara-negara Sekutu.<\/p>\n

Deklarasi itu menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan menuju pembentukan PBB. Seiring berjalannya perang, dukungan terhadap pembentukan organisasi internasional baru semakin berkembang, dengan harapan tercipta sistem yang lebih kuat untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.<\/p>\n

Konferensi San Francisco: Momen Kelahiran PBB<\/h2>\n

Upaya pembentukan PBB memasuki tahap penting melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional yang berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat, pada 25 April 1945. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 50 negara yang membahas rancangan piagam dan struktur organisasi internasional yang akan dibentuk.<\/p>\n

Setelah melalui serangkaian perundingan, Piagam PBB disepakati dan ditandatangani pada 26 Juni 1945. Piagam tersebut kemudian mulai berlaku setelah diratifikasi oleh negara-negara yang dipersyaratkan, termasuk lima negara yang kelak menjadi anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok.<\/p>\n

Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi berdiri pada 24 Oktober 1945. Tanggal tersebut kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari PBB untuk mengenang mulai berlakunya Piagam PBB. Selanjutnya, Sidang Umum pertama PBB diselenggarakan di London pada 10 Januari 1946 sebagai bagian dari dimulainya kegiatan resmi organisasi tersebut.<\/p>\n

Tujuan Utama Pembentukan PBB<\/h2>\n

PBB dibentuk untuk membangun hubungan internasional yang lebih damai dan mendorong negara-negara menyelesaikan persoalan bersama melalui kerja sama. Tujuan tersebut tercantum dalam Piagam PBB dan menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program organisasi.<\/p>\n

Secara umum, tujuan utama PBB meliputi:<\/p>\n

    \n
  • Memelihara perdamaian dan keamanan internasional:<\/strong> Mencegah konflik, meredakan ketegangan, dan mendorong penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai.<\/li>\n
  • Mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara:<\/strong> Mendorong hubungan berdasarkan kesetaraan hak, penghormatan terhadap kedaulatan, dan prinsip penentuan nasib sendiri.<\/li>\n
  • Meningkatkan kerja sama internasional:<\/strong> Membantu negara-negara menangani persoalan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan kemanusiaan.<\/li>\n
  • Mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia:<\/strong> Mendukung perlindungan hak dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa diskriminasi.<\/li>\n
  • Menyelaraskan upaya bersama negara-negara:<\/strong> Menjadi forum bagi negara anggota untuk membahas persoalan global dan merumuskan langkah bersama.<\/li>\n<\/ul>\n

    Struktur Organisasi PBB<\/h2>\n

    Untuk menjalankan mandatnya, PBB memiliki enam organ utama yang masing-masing menjalankan fungsi berbeda. Pembagian tugas tersebut memungkinkan organisasi ini menangani persoalan perdamaian, kerja sama internasional, hukum, pembangunan, dan administrasi.<\/p>\n

      \n
    1. Majelis Umum:<\/strong> Forum utama bagi seluruh negara anggota untuk membahas berbagai persoalan internasional, menyampaikan pandangan, dan mengambil keputusan sesuai kewenangannya.<\/li>\n
    2. Dewan Keamanan:<\/strong> Bertanggung jawab utama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk mengambil langkah tertentu untuk menangani ancaman terhadap perdamaian.<\/li>\n
    3. Sekretariat:<\/strong> Menjalankan pekerjaan administratif dan mendukung pelaksanaan program serta keputusan PBB di bawah pimpinan Sekretaris Jenderal.<\/li>\n
    4. Mahkamah Internasional:<\/strong> Menyelesaikan sengketa hukum antarnegara yang berada dalam yurisdiksinya dan memberikan pendapat hukum atas permintaan badan yang berwenang.<\/li>\n
    5. Dewan Ekonomi dan Sosial:<\/strong> Mengoordinasikan pembahasan dan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, pembangunan, dan isu terkait.<\/li>\n
    6. Dewan Perwalian:<\/strong> Dibentuk untuk mengawasi wilayah perwalian dan membantu proses menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Dewan ini menangguhkan operasinya pada 1994 setelah wilayah perwalian terakhir mencapai kemerdekaan.<\/li>\n<\/ol>\n

      Salah satu organ yang paling banyak mendapat perhatian adalah Dewan Keamanan PBB. Badan ini memiliki 15 anggota, yang terdiri atas lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Lima anggota tetapnya adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok.<\/p>\n

      Kelima anggota tetap tersebut memiliki hak veto terhadap keputusan substantif Dewan Keamanan. Hak ini memungkinkan satu anggota tetap menggagalkan pengesahan keputusan substantif meskipun memperoleh dukungan dari mayoritas anggota lainnya. Mekanisme tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam sistem pengambilan keputusan PBB sekaligus sering menjadi bahan perdebatan mengenai efektivitas organisasi dalam menangani konflik internasional.<\/p>\n

      Indonesia dan PBB<\/h2>\n

      Indonesia memiliki hubungan historis yang erat dengan PBB. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, hanya beberapa bulan sebelum organisasi internasional tersebut resmi berdiri pada 24 Oktober 1945.<\/p>\n

      Dalam perjalanan menuju pengakuan kedaulatan, persoalan Indonesia turut menjadi perhatian masyarakat internasional. PBB berperan dalam berbagai upaya diplomatik untuk membantu penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda, termasuk melalui pembentukan komisi dan dukungan terhadap proses perundingan.<\/p>\n

      Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui proses yang berpuncak pada Konferensi Meja Bundar pada 1949. Keanggotaan tersebut membuka ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam diplomasi internasional dan kerja sama multilateral.<\/p>\n

      Sejak bergabung, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PBB, termasuk misi pemeliharaan perdamaian. Keterlibatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam mendukung stabilitas internasional, penyelesaian konflik, dan kerja sama antarnegara.<\/p>\n

      Perkembangan PBB hingga Kini<\/h2>\n

      Ketika resmi berdiri pada 1945, PBB memiliki 51 negara anggota pendiri, bukan 50. Jumlah tersebut terus bertambah seiring terbentuknya negara-negara baru dan meningkatnya keanggotaan organisasi. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota dan menjadi salah satu forum kerja sama internasional dengan cakupan keanggotaan paling luas di dunia.<\/p>\n

      Peran PBB juga berkembang melampaui persoalan politik dan keamanan. Organisasi ini terlibat dalam berbagai upaya internasional, mulai dari perlindungan hak asasi manusia, penanganan krisis kemanusiaan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim.<\/p>\n

      Melalui badan-badan khusus, program, dan kerja sama dengan negara anggota, PBB mendukung pelaksanaan berbagai inisiatif global. Salah satunya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals<\/em> (SDGs), yang menjadi kerangka bersama untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n

      Meski demikian, PBB masih menghadapi tantangan dalam menjalankan mandatnya. Perbedaan kepentingan antarnegara, penggunaan hak veto, keterbatasan sumber daya, serta konflik yang terus berlangsung dapat memengaruhi efektivitas tindakan organisasi tersebut. Karena itu, dukungan dan komitmen negara anggota tetap menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kerja sama internasional.<\/p>\n

      Penutup<\/h2>\n

      Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa berawal dari pengalaman pahit dua perang dunia dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah konflik berskala besar. Pembentukan PBB pada 1945 menjadi upaya masyarakat internasional untuk membangun sistem kerja sama yang lebih kuat demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia.<\/p>\n

      Seiring waktu, tanggung jawab PBB semakin luas, mencakup persoalan kemanusiaan, pembangunan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Walaupun masih menghadapi berbagai keterbatasan, organisasi ini tetap menjadi forum penting bagi negara-negara untuk berdialog dan mencari solusi atas tantangan bersama.<\/p>\n

      Memahami sejarah PBB membantu kita melihat pentingnya diplomasi, kerja sama, dan komitmen internasional dalam membangun dunia yang lebih aman dan sejahtera. Upaya menjaga perdamaian bukan hanya tanggung jawab satu negara atau organisasi, melainkan membutuhkan partisipasi dan kesungguhan masyarakat internasional secara berkelanjutan.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Dua perang dunia yang menimbulkan kehancuran besar dan menewaskan puluhan juta jiwa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat internasional. Pengalaman tersebut mendorong negara-negara di dunia untuk membangun sebuah organisasi bersama yang bertujuan mencegah konflik serupa terulang. Dari gagasan inilah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbentuk sebagai organisasi internasional yang berperan dalam menjaga perdamaian, memperkuat hubungan antarnegara, dan menangani […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":51267,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[49752,49754,49751,49750,49748,49753,49755,45512,49746,49745,49749,49747],"class_list":["post-51266","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","tag-dewan-keamanan-pbb","tag-hari-pbb","tag-indonesia-anggota-pbb","tag-negara-anggota-pbb","tag-pendiri-pbb","tag-peran-pbb-dalam-perdamaian-dunia","tag-perkembangan-pbb","tag-perserikatan-bangsa-bangsa","tag-sejarah-berdirinya-pbb","tag-sejarah-pbb","tag-struktur-organisasi-pbb","tag-tujuan-pbb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51266"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51266\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51268,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51266\/revisions\/51268"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/51267"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/umsu.ac.id\/berita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}