Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memperkenalkan skema PPPK paruh waktu sebagai solusi fleksibel untuk memenuhi kebutuhan tenaga honorer di instansi pemerintah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, di mana pegawai bekerja maksimal 20 jam per minggu dengan kontrak satu tahun yang dapat diperpanjang.

Pada tahun 2026, dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menekankan efisiensi anggaran ASN, nominal gaji PPPK paruh waktu ditetapkan berdasarkan rumus proporsional dari gaji pokok PNS golongan IIA minimal (sekitar Rp 2,5 juta-Rp 3,5 juta per bulan setelah dikurangi faktor jam kerja), ditambah hak tunjangan seperti tunjangan kinerja (tukin) parsial, tunjangan makan, dan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Kementerian Keuangan dan BKN, guna mendukung program prioritas Presiden seperti peningkatan kualitas layanan publik sambil mengoptimalkan anggaran negara pasca-rekrutmen massal PPPK 2024-2025.

Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2026

Walaupun berstatus paruh waktu, PPPK tetap memperoleh berbagai tunjangan yang diberikan secara proporsional sesuai beban kerja dan tanggung jawab jabatan.Beberapa tunjangan yang berpotensi diterima antara lain:

Tunjangan Kinerja (Tukin)
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13
Tunjangan Transportasi
Hak cuti sesuai peraturan yang berlaku

Daftar UMP 2026 di Berbagai Provinsi

Berikut kisaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di sejumlah daerah di Indonesia:

DKI Jakarta: Rp5.729.876
Papua Selatan: Rp4.508.850
Papua: Rp4.436.283
Papua Tengah: Rp4.295.848
Bangka Belitung: Rp4.035.000
Sulawesi Utara: Rp4.002.630
Sumatera Selatan: Rp3.942.963
Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
Kepulauan Riau: Rp3.879.520
Papua Barat: Rp3.840.947
Kalimantan Utara: Rp3.770.000
Papua Barat Daya: Rp3.766.000
Kalimantan Timur: Rp3.759.313
Riau: Rp3.780.495
Kalimantan Selatan: Rp3.686.138
Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
Maluku Utara: Rp3.552.840
Jambi: Rp3.471.497
Gorontalo: Rp3.405.144
Maluku: Rp3.334.499
Sulawesi Barat: Rp3.315.935
Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
Aceh: Rp3.685.615
Sumatera Utara: Rp3.228.701
Sumatera Barat: Rp3.214.846
Bali: Rp3.207.459
Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
Banten: Rp3.100.881
Kalimantan Barat: Rp3.054.552
Lampung: Rp3.047.734
Bengkulu: Rp2.827.250
NTB: Rp2.673.861
NTT: Rp2.455.898
Jawa Timur: Rp2.446.880
DI Yogyakarta: Rp2.417.495
Jawa Barat: Rp2.317.601
Jawa Tengah: Rp2.317.386

Dengan acuan UMP tersebut, calon PPPK paruh waktu bisa memperkirakan besaran gaji sesuai wilayah tugasnya. Skema ini dinilai membuat sistem pengupahan lebih transparan dan menyesuaikan kondisi ekonomi masing-masing daerah.