KJP 2024 Gelombang 2 Kapan Cair? Simak Jadwal Terbaru

Masyarakat DKI Jakarta yang telah menantikan pencairan dana KJP Plus untuk gelombang 2 masih harus bersabar, meskipun keluhan mengenai penundaan ini telah disampaikan, proses pencairan KJP untuk gelombang 2 tahap 1 tahun 2024 belum juga dilaksanakan. Alasan dari penundaan ini adalah karena masih terdapat proses verifikasi guna memastikan bahwa KJP disalurkan kepada sasaran yang tepat. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah kapan tepatnya bantuan KJP gelombang 2 akan dicairkan?

Jadwal Terbaru Pencairan KJP Gelombang 2

Sebelum mengetahui jadwal pasti pencairan KJP gelombang 2, penting untuk memahami skema pencairan KJP pada tahun 2024. Skema pencairan KJP dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama KJP Plus sudah mulai dicairkan secara bertahap sejak tanggal 13 Juni 2024 lalu kepada 460.143 orang. Sementara untuk gelombang kedua jadwal pencairan KJP Plus diperkirakan cair pada akhir bulan Juli atau bulan Agustus 2024. Adapun KJP Plus gelombang kedua akan dicairkan kepada 130.101 orang penerima. Proses pencairan akan dilaksanakan setelah pihak penyelenggara menyelesaikan proses verifikasi terhadap para penerima. Waktu yang diperlukan untuk verifikasi bisa berlangsung hingga satu bulan, tetapi bisa juga diselesaikan dalam rentang waktu dua pekan tercepatnya.

Cara Cek Status KJP 2024

Bagi penerima KJP gelombang 2 dari bulan Mei hingga Juli, berikut adalah cara untuk memeriksa status KJP mereka secara online:

1. Siapkan perangkat yang terhubung ke internet.

2. Buka browser dan kunjungi situs resmi KJP Jakarta di www.kjp.jakarta.go.id.

3. Pilih opsi KJP untuk masuk ke halaman pencarian.

4. Masukkan nomor NIK siswa yang terdaftar.

5. Klik tombol “Cari” dan tunggu hingga data status muncul.

Besaran Bantuan KJP Plus Gelombang 2 Tahun 2024

Besaran bantuan yang diterima oleh penerima KJP Plus untuk gelombang kedua tahun 2024 bervariasi berdasarkan tingkat pendidikan anak. Adapun besaran bantuan yang akan didapatkan yaitu sebagai berikut:

• SD/MI: Rp250.000/bulan (Dana Rutin Rp135.000 + Dana Berkala Rp115.000) dengan tambahan SPP swasta Rp130.000/bulan selama 6 bulan.

• SMP/MTS: Rp300.000/bulan (Dana Rutin Rp185.000 + Dana Berkala Rp115.000) dengan tambahan SPP swasta Rp170.000/bulan selama 6 bulan.

• SMA/MA: Rp420.000/bulan (Dana Rutin Rp235.000 + Dana Berkala Rp185.000) dengan tambahan SPP swasta Rp290.000/bulan selama 6 bulan.

• SMK: Rp450.000/bulan (Dana Rutin Rp235.000 + Dana Berkala Rp215.000) dengan tambahan SPP swasta Rp240.000/bulan selama 6 bulan.

• PKBM: Rp300.000/bulan (Dana Rutin Rp185.000 + Dana Berkala Rp115.000).

Cara Daftar KJP 2024

Bagi Anda yang ingin mendaftar sebagai penerima KJP pada tahun 2024, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Siapkan Dokumen-Dokumen Pendukung seperti KTP orang tua atau wali yang sah, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pastikan dokumen-dokumen ini dalam bentuk digital yang dapat diunggah.

2. Akses Situs Resmi KJP Jakarta untuk memulai proses pendaftaran.

3. Pilih opsi “Daftar Online” di situs web KJP Jakarta.

4. Isi data diri calon penerima KJP, termasuk nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor KTP orang tua/wali, dan data lain yang diminta.

5. Unggah dokumen-dokumen pendukung seperti SKTM, Kartu Keluarga, dan dokumen lain yang diperlukan.

6. Verifikasi data yang telah diinput untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi.

7. Klik tombol “Kirim” atau “Daftar” untuk mengirimkan permohonan Anda.

8. Tunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh tim KJP Jakarta.

9. Terima pemberitahuan melalui email atau pesan teks jika permohonan Anda disetujui.

10. Lakukan pencairan bantuan KJP sesuai dengan petunjuk yang diberikan setelah menerima pemberitahuan persetujuan.

Syarat Pendaftaran KJP 2024

Berikut ini adalah beberapa syarat pendaftaran bansos KJP Plus 2024:

1. Melakukan pengecekan DTKS secara online apakah sudah layak atau tidak di situs SILADU/DTKS.

2. Jika status DTKS “Masuk Penetapan”, orang tua/wali dapat melakukan pendaftaran KJP Plus.

3. Meskipun sudah terdaftar di DTKS/SILADU, siswa belum tentu ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap 1.

4. Apabila status DTKS “Tidak Masuk Penetapan/Data Tidak Ditemukan”, siswa tidak dapat melakukan pendaftaran KJP Plus Tahap 1 Tahun 2024.

5. Tidak ada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) berstatus: ASN baik PNS maupun PPPK, TNI/Polri, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pegawai tetap BUMN, Pegawai tetap BUMD.

6. Dalam 1 KK tidak ada anggota keluarga yang memiliki kendaraan roda empat atau mobil.

7. Dalam 1 KK tidak ada anggota keluarga yang memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP di atas Rp 1 Miliar.

8. Dalam 1 KK tidak ada anggota keluarga yang mengonsumsi air kemasan bermerk paling sedikit 19 liter.

9. Melampirkan berkas persyaratan: Surat Permohonan kepada Gubernur, Surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan, Formulir pendaftaran, Berita Acara Penilaian Kelayakan Calon Penerima Bantuan, Print out status pengecekan di SILADU/DTKS, Fotokopi KK, dan KTP orang tua.