Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.
Dalam perjalanannya, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Mulai dari masa setelah proklamasi kemerdekaan, kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto, hingga era reformasi. Berikut sejarah perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia.
Pengertian Demokrasi
Secara terminologi, demokrasi merupakan sistem pemerintahan negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sementara itu, secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.
Demokrasi juga menjadi konsep kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam negara demokrasi, pemerintah wajib mendorong serta menjamin kemerdekaan berbicara dan berpendapat, menghormati hak-hak kelompok minoritas, memberikan kebebasan untuk berserikat, serta membuka kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak.
Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Penerapan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Indonesia, terdapat empat macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era reformasi.
1. Demokrasi Parlementer (Liberal)
Demokrasi parlementer mulai dipraktikkan pada periode awal berlakunya UUD 1945, yaitu tahun 1945–1949. Namun, pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik karena kehidupan politik dan pemerintahan saat itu mengalami ketidakstabilan.
Akibat kondisi tersebut, program-program yang disusun pemerintah tidak dapat dijalankan secara optimal dan berkesinambungan. Demokrasi parlementer kemudian berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.
2. Demokrasi Terpimpin
Pada 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Terdapat lima pokok utama dalam konsep demokrasi tersebut, yaitu:
- Demokrasi terpimpin bukanlah diktator.
- Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
- Demokrasi terpimpin berarti demokrasi dalam segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi.
- Inti kepemimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- Oposisi dalam demokrasi terpimpin diharapkan mampu melahirkan pendapat yang sehat dan membangun.
Berdasarkan pokok-pokok tersebut, demokrasi terpimpin sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, penerapan demokrasi terpimpin sering menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa.
3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru
Demokrasi Pancasila lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama penerapan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.
Demokrasi Pancasila berlandaskan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip utamanya mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sesuai harkat dan martabat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, serta menumbuhkan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.
Selain itu, demokrasi Pancasila juga bertujuan mewujudkan keadilan sosial.
Meskipun demikian, penerapan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengalami berbagai penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.
Pelanggaran Demokrasi pada Era Orde Baru
Beberapa bentuk pelanggaran demokrasi yang terjadi pada masa Orde Baru antara lain:
- Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil.
- Kurangnya jaminan kebebasan dalam mengemukakan pendapat.
- Pembredelan sejumlah media yang mengkritik pemerintah.
- Kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah.
- Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Pengekangan terhadap diskusi-diskusi di lingkungan kampus.
- Sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom.
- Penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis.
4. Demokrasi Pancasila pada Era Reformasi
Demokrasi Pancasila pada era reformasi memiliki perbedaan dengan penerapannya pada masa Orde Baru, terutama dalam aturan pelaksanaannya. Perubahan dilakukan melalui perbaikan berbagai kebijakan yang dinilai belum sejalan dengan konsep demokrasi.
Beberapa perubahan dalam penerapan demokrasi Pancasila pada era reformasi meliputi:
- Pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis.
- Lembaga-lembaga demokrasi yang lebih berfungsi.
- Terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis melalui pelaksanaan peraturan dan hukum.
- Pemaknaan demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik para pendukungnya.
- Partai-partai politik yang memiliki kemandirian lebih besar.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki penerapan demokrasi di Indonesia agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Gagasan Soetan Sjahrir tentang Demokrasi
Soetan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, juga menuangkan gagasan dan konsepsinya mengenai demokrasi dalam sebuah buku berjudul Perjuangan Kita.
Dalam buku tersebut, Sjahrir menyampaikan bahwa individualisme merupakan elemen terpenting dalam negara dan sistem yang demokratis.
Kesimpulan
Sejarah demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan ini mengalami berbagai perubahan dalam penerapannya. Terdapat empat sistem demokrasi yang pernah diterapkan, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era reformasi.
Setiap periode memiliki karakteristik serta tantangan tersendiri. Perubahan yang terjadi, terutama pada era reformasi, menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan demokrasi agar kehidupan bernegara semakin sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila.



