Syarat dan Cara Mengubah Nama di Dokumen Kependudukan Tahun 2025
Mengubah nama pada dokumen kependudukan bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia. Banyak masyarakat yang ingin memperbaiki ejaan nama, menambahkan gelar, atau menyesuaikan identitas diri agar lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun administrasi resmi.
Namun, proses perubahan nama tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah syarat dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pada tahun 2025, aturan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan perubahan nama di dokumen kependudukan kembali menjadi perhatian publik. Hal ini karena dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga akta perkawinan merupakan identitas sah yang memiliki kekuatan hukum. Kesalahan atau ketidaksesuaian nama di dalamnya bisa menimbulkan kendala, mulai dari kesulitan mengakses layanan publik, mengurus pendidikan, pekerjaan, hingga administrasi keuangan.
Lantas, apa saja syarat dan bagaimana cara mengubah nama di dokumen kependudukan tahun 2025?
Syarat Mengubah Nama di Dokumen Kependudukan Tahun 2025
Ketentuan mengenai syarat perubahan nama pada dokumen kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil. Berdasarkan aturan tersebut, masyarakat yang ingin mengajukan perubahan nama di kantor Dukcapil wajib menyiapkan beberapa dokumen berikut:
- Salinan penetapan dari pengadilan negeri sebagai dasar hukum perubahan nama.
- Kutipan akta pencatatan sipil, misalnya akta kelahiran.
- Kartu Keluarga (KK).
- KTP elektronik (e-KTP).
- Dokumen perjalanan bagi pemohon yang berstatus warga negara asing.
Dengan kelengkapan berkas tersebut, proses perubahan nama dapat diproses secara resmi oleh Dukcapil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Cara Mengubah Nama di Dokumen Kependudukan Tahun 2025
Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun resmi Instagram @dukcapilkemendagri pada 17 Juli 2025, masyarakat yang ingin melakukan perubahan nama dapat langsung mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sesuai domisili, atau unit layanan resmi Dukcapil lainnya.
Tahapan pengurusan perubahan nama di dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, maupun Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:
- Datang ke kantor Dukcapil sesuai alamat domisili atau unit layanan terdekat.
- Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dalam wilayah NKRI (Formulir F-2.01).
- Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai bahan verifikasi data pada formulir F-2.01 bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
- Menunjukkan salinan asli Penetapan Pengadilan kepada petugas untuk memastikan keaslian dokumen (tanpa perlu menyerahkannya).
- Setelah proses verifikasi, Dukcapil akan membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil serta kutipan akta terkait.
Dikarenakan proses mengubah nama di dokumen kependudukan diperlukan sidang pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka masyarakat harus mengajukan penetapan pengadilan terkait pergantian nama.
Berikut adalah syarat mengajukan penetapan pengadilan terkait pergantian nama:
- Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai.
- Fotokopi KTP pemohon.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi Akta Kelahiran.
- Fotokopi Akta Perkawinan/Akta Nikah bagi yang sudah menikah.
- Fotokopi surat keterangan lahir dari bidan, rumah sakit, lurah, atau kepala desa.
- Fotokopi surat keterangan dari kelurahan/desa mengenai permohonan perubahan nama atau perbaikan akta kelahiran.
- Untuk pemohon dewasa, dilampirkan pula Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Fotokopi dokumen penting lain yang relevan, seperti ijazah, paspor, sertifikat, polis asuransi, dan sebagainya.
Setelah semua persyaratan lengkap, pengadilan negeri akan menjadwalkan sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal. Pada tahap ini, pemohon wajib menghadirkan minimal dua orang saksi. Dalam persidangan, hakim akan menanyakan alasan penggantian atau penambahan nama kepada pemohon maupun saksi.
Apabila permohonan disetujui dan seluruh ketentuan dipenuhi, pengadilan akan menerbitkan penetapan resmi. Dokumen inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemohon untuk melanjutkan proses pendaftaran perubahan nama di Dinas Dukcapil setempat.



