Cara Urus Sertifikat Tanah Hilang

Sertifikat tanah merupakan bukti hak kepemilikan sah secara hukum atas lahan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun kehilangan dokumen vital ini sering terjadi akibat bencana, pencurian, atau kelalaian penyimpanan, yang mengakibatkan pemilik kesulitan melakukan transaksi jual beli, gadai, waris, atau klaim hak jika terjadi sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatur prosedur resmi penerbitan sertifikat pengganti yang wajib diikuti secara ketat.

Urus Langsung ke Kantor Pertanahan

Saat tahu sertifikat hilang, harus langsung ke badan pertanahan terdekat, berikut yang harus dilakukan.

Siapkan Surat Tanda Lapor Kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat
Formulir permohonan yang sudah diisi, memuat:

Identitas diri
Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon
Pernyataan tanah tidak sengketa
Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

3. Surat kuasa apabila dikuasai

4. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan

5. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum

6. Fotocopy sertifikat (jika ada)

7. Surat Pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan

8. Pengumuman kehilangan di surat kabar

Bikin Sertifikat Elektronik

1. Siapkan Dokumen

Pastikan pemohon sudah menyiapkan dokumen lengkap sebagai berikut:

Formulir permohonan (meterai)
Surat kuasa (jika dikuasakan)
Fotokopi identitas (KTP, KK)
Fotokopi akta pendirian badan hukum (untuk badan hukum)
Sertifikat asli.

2. Pengecekan Berkas

Setelah dokumen sebagai persyaratan sudah siap, petugas akan mengecek kelengkapan dokumen. Apabila berkas dinyatakan lengkap maka data akan dimasukkan ke sistem.

3. Pembayaran PNBP

Setelah seluruh berkas diterima, langkah berikutnya adalah membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 150.000 secara non tunai melalui metode yang tersedia. Nominal tersebut sudah termasuk biaya ganti blanko sebesar Rp 50.000 per sertifikat hak, lalu biaya kutipan surat ukur sebesar Rp 100.000.

4. Tunggu Proses

Setelah pembayaran berhasil, pemohon tinggal menunggu proses penggantian blanko sertifikat tanah selesai.

5. Ambil Sertifikat Tanah Elektronik

Sertifikat tanah elektronik yang baru akan diterbitkan dalam bentuk satu lembar fisik. Dokumen ini bermaksud untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses di database.