Dalam proses hukum pidana, aparat penegak hukum harus menjalankan setiap tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan proses tersebut tetap berjalan secara sah dan melindungi hak pihak yang terlibat, hukum menyediakan mekanisme praperadilan.
Apa yang Dimaksud dengan Praperadilan?
Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan terhadap tindakan penyidik dalam proses penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan. KUHAP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, memperkuat mekanisme praperadilan sebagai bagian dari perlindungan hak dalam proses pidana.
Dengan mekanisme ini, pihak yang memiliki kedudukan hukum dapat meminta pengadilan menguji tindakan aparat penegak hukum yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Tujuan Praperadilan
Berikut beberapa tujuan dari Praperadilan:
-
Melindungi Hak dalam Proses Hukum
Praperadilan memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk menguji tindakan aparat penegak hukum. Mekanisme ini membantu mencegah tindakan yang sewenang-wenang selama proses penyidikan maupun penuntutan.
-
Mengawasi Tindakan Aparat Penegak Hukum
Pengadilan dapat memeriksa keberatan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum. Dengan demikian, mekanisme praperadilan berfungsi sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap proses penegakan hukum.
Apa Saja yang Dapat Diajukan dalam Praperadilan?
KUHAP baru memperkuat pengaturan mengenai praperadilan. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa praperadilan dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum, termasuk tersangka atau keluarganya, korban atau keluarganya, pelapor, serta advokat atau pemberi bantuan hukum yang mendapat kuasa.
Keabsahan Tindakan Penyidik
Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidik yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Pengadilan kemudian memeriksa permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
Penghentian Proses Hukum
Praperadilan juga dapat berkaitan dengan keberatan terhadap tindakan penghentian atau penanganan perkara pada tahap penyidikan maupun penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
Pihak yang memenuhi ketentuan hukum juga dapat mengajukan permohonan terkait ganti kerugian atau rehabilitasi dalam kondisi tertentu.
Siapa yang Dapat Mengajukan Praperadilan?
Praperadilan tidak hanya berkaitan dengan tersangka. KUHAP baru memberikan ruang kepada beberapa pihak yang memiliki kepentingan hukum, termasuk korban, keluarga korban, pelapor, tersangka, keluarga tersangka, serta advokat atau pemberi bantuan hukum yang memperoleh kuasa.
Apa Fungsi Praperadilan?
Praperadilan memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme ini membantu memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pihak yang terlibat.
Dengan adanya praperadilan, pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan dalam proses penyidikan atau penuntutan dapat menggunakan mekanisme hukum untuk meminta pengadilan melakukan pemeriksaan.
