Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Untuk memahami perannya, penting mengetahui pengertian, tugas, dan wewenang Mahkamah Konstitusi.
Pengertian Mahkamah Konstitusi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari laman Mahkamah Konstitusi Indonesia, MK merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peran dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tujuannya adalah melaksanakan sistem peradilan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.
Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi juga termasuk dalam lembaga yudikatif. Agar tugas negara dapat berjalan optimal, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu menjalankan fungsi masing-masing serta bekerja sama dengan baik.
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final.
Empat Wewenang Mahkamah Konstitusi
Berikut empat kewenangan Mahkamah Konstitusi:
- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang DasarMahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negaraMK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- Memutus pembubaran partai politikMahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perkara pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan hasil pemilihan umumMK berwenang memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.
Kewajiban Mahkamah Konstitusi
Selain memiliki empat kewenangan, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai satu kewajiban, yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 meliputi pelanggaran hukum berupa:
- Pengkhianatan terhadap negara.
- Korupsi.
- Penyuapan.
- Tindak pidana lainnya.
- Perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengangkatan Hakim Konstitusi
Hakim konstitusi dapat menjabat sebanyak dua periode. Dalam satu periode masa jabatan, hakim Mahkamah Konstitusi menjabat selama lima tahun.
Pengangkatan hakim konstitusi juga memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon hakim. Persyaratan tersebut terdiri atas syarat wajib dan syarat khusus.
Syarat Wajib Menjadi Hakim Konstitusi
Berikut tiga syarat wajib yang harus dimiliki calon hakim konstitusi:
- Memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepribadian atau sikap yang tidak tercela.
- Memiliki sifat adil agar setiap keputusan yang diambil tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.
- Siap menjadi seorang negarawan yang dapat memahami dan menguasai konstitusi Indonesia serta sistem ketatanegaraan Indonesia.
Syarat Khusus Menjadi Hakim Konstitusi
Selain syarat wajib, terdapat tujuh syarat khusus yang harus dipenuhi calon hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
- Memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum.
- Berusia minimal 40 tahun ketika diangkat.
- Tidak pernah menerima hukuman pidana penjara selama lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Tidak sedang dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan ketika mencalonkan diri.
- Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun.
- Bersedia membuat surat pernyataan mengenai kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi.
Kesimpulan
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Berdasarkan UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



