Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara siap menjadi model perguruan tinggi ramah Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan daya saing pendidikan.
“Sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah UMSU siap menjadi contoh program bisnis atau lembaga ramah HAM yang diusung Kanwil Kemenkumham,” ungkap Rekror UMSU, Prof. Dr. Agussani, MAP saat melakukan audensi ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Rabu (11/9).
Rektor hadir bersama Wakil Rektor 1, Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Faisal, S.H, M.Hum, Wakli Dekan I, Dr. Zainuddin, S.H, M.H serta kepala biro dan Kabag. Rektor dan jajaran diterima langsung Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Anak Agung Gde Krisna didampingi Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy F Sianturi, Kepala Divisi Imigrasi, Yan Welly Wiguna, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem.
Menurut Rektor, UMSU sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki fasilitas dan layanan yang siap ditinjau untuk pemenuhan indikator kampus ramah HAM. “UMSU sebagai amal usaha Muhammadiyah berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang memenuhi standard hak asasi manusia,” tegasnya.
Rektor UMSU dalam kesempatan itu juga menyampaikan rencana lanjut kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sumut, khususnya pendidikan. Kerja sama yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pegawai Kemenkumham yang ingin melanjutkan pendidikan mulai dari jenjang Strata 1 (S1) hingga Strata 3 (S3).
Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumut, Anak Agung Gede Krisna mengungkapkan, pihaknya menyambut baik kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi karena banyak program yang bersentuhan dengan universitas. Salah satunya terkait pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas kompetensi pegawai dan staf.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Anak Agung Gde Krisna, juga mengharapkan agar UMSU dapat memperluas cakupan kerja sama, tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga dalam aspek imigrasi dan pelayanan hukum.
Pihak kanwil Kemenkumham juga siap membantu pengurusan paten atas karya dan hasil penelitian dosen. Bahkan saat ini telah tersedia mobile unit untuk pendaftaran hak cipta untuk karya mahasiswa dan dosen.
“Melalui kerja sama ini saya harap bagi dosen atau mahasiswa dapat mendaftarkan paten atau hak cipta, dan dengan adanya kegiatan ini dapat kita jadikan wadah untuk berkarya, khususnya di bidang akademisi,” ujar Anak Agung.
Pertemuan diakhiri dengan foto Bersama dan pertukaran cendera mata.
