Jabatan Kades Terbaru Bakal 8 Tahun 2 Periode, Kenali Perbedaan Kades dan Lurah

Jabatan Kades Terbaru Bakal 8 Tahun 2 Periode, Kenali Perbedaan Kades dan Lurah

Kepala desa (kades) adalah pejabat pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Kades memiliki peran penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Tetapi, berapa lama masa jabatan kades?

Kades merupakan pejabat pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mengarahkan desa. Dipilih secara langsung oleh masyarakat desa, kades bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

Masa jabatan kades berlaku selama lima tahun, dengan kemungkinan untuk diulang. Tugas utama kades adalah mengatur dan mengelola kegiatan-kegiatan pemerintahan di desa, serta mengatur dan mengelola sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan. Perbedaan kades dengan lurah adalah bahwa lurah merupakan pejabat pemerintahan yang dipilih oleh pemerintah, sedangkan kades dipilih oleh masyarakat desa.

Lurah memiliki tugas mengatur dan mengelola kegiatan-kegiatan pemerintahan di desa, serta mengatur dan mengelola sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan.

Namun, lurah mempunyai tingkat kepentingan yang lebih rendah daripada kades, karena ia hanya mempunyai tugas yang terbatas kepada desa yang memiliki luas wilayah yang lebih kecil.

Masa Jabatan Kades

Masa jabatan kades adalah delapan tahun, yang terhitung sejak tanggal pelantikan. Kades dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Mendagri Tito, yang menyebut ada beragam soal masa jabatan Kades. Namun, akhirnya diputuskan jalan tengah.

Masa jabatan kades adalah delapan tahun, yang terhitung sejak tanggal pelantikan. Kades dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Hal ini telah disepakati oleh Ketua Panja RUU Desa sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek.

“Ya, Baleg raker bersama pemerintah telah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial adalah masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun, maksimal dua periode. Saya selaku ketua panja tadi telah memimpin rapat di Baleg dan diputus, disetujui semuanya,” kata Awiek.

Hal ini berdasarkan usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah mendapat lampu hijau dari DPR dan pemerintah pada Februari 2024. Revisi UU Desa ini mengubah ketentuan sebelumnya yang menetapkan masa jabatan kades adalah enam tahun, dengan maksimal tiga periode.

Alasan perubahan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada kades yang berprestasi untuk melanjutkan pembangunan desa, serta untuk mencegah terjadinya monopoli kekuasaan dan dinasti politik di desa.

Tugas dan Tanggungjawab Kades

Tugas dan tanggungjawab kades diatur dalam Pasal 35 UU Desa. Secara umum, kades bertugas:

1.  Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
2. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
3. Menetapkan peraturan desa.
4. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.

Selain itu, kades juga bertanggung jawab:

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan kepentingan desa.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di desa.
3. Menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman di desa
4. Menyusun rencana pembangunan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa.
5. Melaporkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat desa.

Perbedaan Kades dengan Lurah

Kepala desa (kades) dan lurah adalah dua pejabat pemerintahan yang berbeda. Kades adalah pejabat pemerintahan desa, sedangkan lurah adalah pejabat pemerintahan kelurahan.

Desa dan kelurahan adalah dua jenis wilayah administrasi yang berbeda. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan hak asal usulnya.

Desa memiliki otonomi luas dalam mengurus urusan sendiri, termasuk mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Kelurahan adalah wilayah kerja camat yang merupakan bagian dari wilayah administrasi kecamatan.

Kelurahan tidak memiliki otonomi seperti desa, melainkan hanya melaksanakan tugas pemerintahan yang didelegasikan oleh pemerintah daerah. Lurah juga tidak memiliki kewenangan mengelola keuangan dan aset kelurahan, melainkan hanya mengusulkan anggaran kepada camat.