Awal tahun 2022, Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UMSU) mencatat tiga hal penting yaitu membangun komunikasi politik yang lebih sehat dan efektif, lebih fokus dalam menyelesaikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lebih serius memerhatikan serapan anggaran agar roda pembangunan terus berjalan serta bermanfaat kepada masyarakat. Catatan awal tahun 2020 tersebut hasil dari diskusi terbatas awal tahun yang digelar di Ruang Laboratorium SosPol FISIP, Selasa siang (4/1).
Dihadiri Dekan FISIP UMSU Dr. Arifin Saleh, S. Sos, MSP, WD I Abrar Adhani, M.IKom, WD III Yurisna Tanjung, MAP, Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Mujahiddin, MSP, Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi (IKO) Akhyar Anshori, M.IKom dan Faizal Hamzah Lubis, M.IKom, Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik (IAP) Ananda Mahardika, MSP dan Jehan Ridho Izharsyah, M.Si, Ketua Lab SosPol Sigit Hardiyanto, M.IKom dan beberapa dosen lainnya seperti Sahran Saputra, M.Si, Fadhil Fahlevi, M.IKom, Agung Sahputra MAP.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami FISIP UMSU memang selalu menyampaikan catatan awal tahun. Tahun 2022 ini, setidaknya tiga catatan tersebutlah menjadi rekomendasi kami agar lebih perhatikan dan dilaksanakan instansi terkait dan stake holders-nya,” ujar Dekan FISIP Dr. Arifin Saleh, S. Sos, MSP kepada wartawan, Rabu (5/1).
Sementara itu, menurut Ketua Prodi IKO, Akhyar Anshori dalam konteks politik, tahun 2022 ini komunikasi politik di tingkat elit dan pejabat harus terus dibangun, agar bisa lebih sehat dan efektif untuk mendukung pembangunan. Sebab, beberapa kali polemik dan disharmoni terjadi antarpejabat dan antarlembaga karena komunikasi yang tidak terbangun dengan sehat. Misalnya polemik antara Gubsu dengan Bupati Tapanuli Tengah, Gubsu dengan Wali Kota Medan, disharmoni Pemko Padangsidimpuan dengan DPRD-nya, disharmoni Pemkab Labura dengan DPRD-nya yang berdampak terhadap pembahasan RAPBD.
“Jika mengefektifkan komunikasi politik, kita yakin hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Makanya, di tahun 2022 ini, kita berharap elit politik dan pejabat pemerintah harus lebih membangun dan tetap mengedepankan komunikasi,” ujar Akhyar yang sedang menempuh studi doktor di Universitas Muhammadiyah Malang.
Selanjutnya, menurut ketua Prodi Kessos, Mujahiddin tahun 2022 khususnya di pemerintahan dan pihak terkait, harus tetap fokus kepada penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), karena hal tersebut masih menjadi persoalan yang terus menerus. Terlihat dari catatan Kementerian Sosial RI, setidaknya terdapat 26 jenis PMKS. Persoalan ini terjadi karena adanya hambatan, kesulitan dan gangguan sehingga muncul lah PMKS berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan. Angka kemiskinan di Sumatra Utara memang menurun, tapi berbagai PMKS lainnya, seperti anak terlantar, gelendangan pengemis, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban tindak kekerasan dan trafficking, dan korban bencana alam masih banyak.
“Tentu pemberdayaan masayarakat adalah salah satu kuncinya. Jadi, pemerintah provinsi dan pemkab/kota harus terus fokus menangani ini sembari menggandeng pihak lain dan dunia usaha,” papar Mujahiddin yang sedang menyelesaikan pendidikan S3 dari Studi Pembangunan FISIP USU.
Kemudian, ketua Prodi IAP Ananda Mahardika memfokuskan catatannya terkait rendahnya serapan anggaran yang ada pada APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota di tahun 2021. Dalam catatan dan data yang diperolehnya, di bulan November 2021 rata-rata serapan anggaran masih sekitara 62 persen. Bahkan, serapan anggaran di beberapa kabupaten/kota masih ada yang di bawah 50 persen.
“Rendahnya serapan anggaran akan berpengaruh kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2022 ini, hal seperti itu jangan terjadi lagi. Pemerintah harus mematangkan perencanaannya dan berani mengimplementasikan sehingga anggaran yang ada di APBD masing-masing bisa direalisasikan,” jelas Ananda yang sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Muhammadiyah Malang.
