Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FEB UMSU) menjadi ruang lahirnya gagasan strategis baru mengenai masa depan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan. Pada Kamis, 13 November 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan pemaparan teknis dan diskusi kebijakan yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan sektor perikanan untuk membahas transformasi Eco Fishing Port, sebuah model pelabuhan modern yang menekankan efisiensi, keberlanjutan, dan penguatan ekosistem maritim nasional.
Dalam sambutannya, Dekan FEB UMSU, Dr. Radiman, S.E., M.Si, menilai kegiatan ini sebagai momentum penting bagi perguruan tinggi untuk berperan langsung dalam pembangunan sektor kelautan. “UMSU berkomitmen mendukung penuh KKP melalui kajian akademik yang objektif dan berbasis data. Fakultas kami siap menjadi mitra yang memperkuat implementasi kebijakan di lapangan,” ujarnya.
Ia lebih lanjut menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus mampu menjadi jembatan antara riset akademik, penguatan kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Dari pihak universitas, Wakil Rektor I, Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam praktik pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor kelautan dan lingkungan yang menjadi isu strategis di Sumatera Utara.
Acara inti diisi oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Dedy Irawan, S.P., M.Si, yang menjelaskan arah kebijakan KKP serta kerangka besar transformasi Eco Fishing Port di PPS Belawan. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa perubahan paradigma pengelolaan pelabuhan perikanan adalah keniscayaan.
“Transformasi Eco Fishing Port itu keharusan. Kita ingin pelabuhan yang produktif, modern, tetapi tetap menjaga laut. Karena itu KKP menggandeng UMSU sebagai mitra akademik yang kredibel dan berpengalaman di bidang kajian pembangunan,” kata Dedy.
Dalam kesempatan yang sama, ia menguraikan lima pilar kebijakan utama KKP, mulai dari perlindungan kawasan laut dan sumber daya ikan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau kecil, hingga gerakan pembersihan sampah plastik melalui partisipasi nelayan. Kelima pilar tersebut menjadi fondasi transformasi PPS Belawan menuju pelabuhan yang ramah lingkungan dan efisien.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah lembaga strategis yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan wilayah pesisir dan aktivitas kepelabuhanan.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Lantamal I Belawan, Polres Belawan, KSOP Utama Belawan, BP2MHKP Belawan, Stasiun PSDKP Belawan, hingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara hadir memberikan pandangan. Pimpinan PT Pelindo Cabang Belawan juga hadir untuk memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan dalam mendukung transformasi tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa agenda Eco Fishing Port bukan hanya program sektoral KKP, melainkan kerja bersama berbagai institusi negara.
Diskusi yang berlangsung di FEB UMSU berjalan dinamis dan kritis. Para peserta dari unsur akademisi, praktisi perikanan, serta mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan dan menawarkan pandangan berbasis pengalaman lapangan. Tema utama yang mengemuka adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi pelabuhan dengan kelestarian ekologi laut—dua aspek yang selama ini kerap dianggap bertentangan.
Melalui kemitraan strategis ini, KKP berharap PPS Belawan dapat tumbuh menjadi salah satu model Eco Fishing Port terbaik di Indonesia: pelabuhan yang modern, efisien, dan sekaligus menjadi pusat praktik pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan. Bagi UMSU, keterlibatan dalam program ini membuka ruang kontribusi akademik yang lebih luas melalui penelitian, pengabdian masyarakat, serta penguatan kebijakan publik.
