Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Fahum UMSU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Etika dan Spiritualitas dalam Pendidikan Politik” di Auditorium Jalan Muchtar Basri No.3 Medan, Kamis (13/11).
Menghadirkan narasumber, Ketua KPU Sumut Agus Arifin, Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu RI, Harimurti Wicaksono dan Guru Besar UMSU Prof Imelda Sulasmi Mpd, serta Dosen Senior Fahum UMSU Dr T Erwinsyahbana SH MHum.
Acara diawali penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UMSU dengan DKPP RI yang dilakukan Prof. Dr. Agussani MAP dan Heddy Lugito. Lalu dilanjutkan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Fahum UMSU dengan DKPP RI yang dilakukan oleh Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Sekretaris DKPP RI Syarmadani.
Rektor UMSU Prof. Agussani yang membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa Fahum UMSU menjadi Role Model bagi fakultas lainnya yang ada di UMSU karena sangat sering melakukan kegiatan.
“Saya mengapresiasi kegiatan seperti ini karena artinya sistem sedang berjalan dimana hubungan jejaring yang dijalin merupakan bagian yang tidak kalah penting untuk dilakukan,” ucapnya.
Kegiatan seperti ini, menurut Prof. Agussani merupakan kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terutama para mahasiswa. Juga merupakan aplikasi nyata dari berjalannya tri dharma perguruan tinggi.
Dia juga memaparkan tentang segala kemajuan dan prestasi yang telah dicapai UMSU menuju internasionalisasi perguruan tingginya. Progres persiapan UMSU sebagai tuan rumah dalam menyambut gelaran akbar Muktamar Muhammadiyah ke 49 Tahun 2027 mendatang.
Kemudian, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito menyampaikan rasa bangganya bisa hadir di UMSU dan menjalin kerjasama. Dia berharap hubungan tersebut terus berkelanjutan dalam bentuk berbeda seperti penelitian dan pendidikan lainnya.
Dilanjutkannya, bahwa masalah terbesar yang dihadapi bangsa saat ini adalah masalah etika. Dimana etika berbangsa dan bernegara sudah mendekati titik yang mengkhawatirkan, sehingga dirasa perlu didirikan Mahkamah Etika.
“Karena kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak hanya cukup patuh terhadap undang-undang yang nyatanya malah banyak melabrak etika. Banyak contohnya yang telah terjadi. Sehingga rasanya perlu mendirikan Mahkamah Etika Nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dekan Fahum Dr. Faisal menyampaikan syukur dan apresiasi tinggi atas dukungan pimpinan UMSU serta semua pihak yang berperan sehingga terlaksananya acara ini.
“Acara ini merupakan kegiatan yang menambah spirit bagi UMSU khususnya Fakultas Hukum karena di UMSU ini banyak yang turut serta berkontribusi sebagai penyelenggara Pemilu baik di KPU dan Bawaslu serta bagian penyelesaian sengketa Pemilu,” ungkapnya.
Lanjutnya, seminar ini menjadi momen yang sangat berarti bagi UMSU, sehingga harapannya dapat menjadi spirit dan pesan baik kepada para komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumut serta para mahasiswa.
Dia menyampaikan, jika para komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota ingin melanjutkan pendidikan S1 hingga S2 di UMSU bisa mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Acara seminar yang dimoderatori oleh Benito Asdhie Kodiyat, M.S, S.H, M.H ini berjalan dengan antusias. Para narasumber yang hadir dengan semangat menyampaikan materi dan disambut hangat pertanyaan para peserta yang hadir.
