Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan aspek ketenagaan secara terintegrasi dan selaras di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melibatkan Biro Kepegawaian Sesjen Kemendikbud RI melaksanakan Sosialisasi Penilaian Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi (PT), Sabtu [14/4].
Rektor UMSU Drs.Agussani, MAP mengatakan bahwa sosialisasi Sistem Penilaian Penetapan Angka Kredit ini merupakan tindak lanjut kebijakan Mendiknas melalui Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dan aspek ketenagaan secara terintegrasi.
Sistem informasi yang dilakukan secara online ini nantinya bisa memberikan informasi secara cepat dan tepat serta akurat kepada operator SIMPAK yang selanjutnya akan diinformasikan kepada staff kepegawaian dan dosen untuk menetapkan usulan penilaian angka kredit kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru besar, katanya.
Sementara, perwakilan dari Biro Kepegawaian Sesjen Kemendikbud RI Trisno Juardi menyebutkan jabatan funsional dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata kerama dosen dalam melaksanakan tugasnya.
Selain itu, sambungnya, jabatan ini diharapkan dapat berfungsi juga sebagai insentif non materibagi dosen untuk bekerja lebih giat, lebih kreatif dan lebih baik lagi.
Oleh karenanya, maka standar, tata cara dan prosedur penilaian seyogyanya sejalan dan bersifat kondusif bagi terciptnya insentif dimaksud. Jika sebaliknya, maka yang akan terjadi adalah terciptanya sumber kekecewaan, frustasi dan putus asa bagi dosen yang mengusulkan kenaikan jabatannya, sehingga pada akhirnya akan bersifat disinsentif terhadap kinerjanya, “ujarnya.
Menurutnya, dengan tetap berkeyakinan bahwa setiap dosen pada dasarnya akan selalu beritikad dan berprilaku baik serta berintegritas tinggi terhadap profesinya, namun standar, tata cara dan prosedur penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen, tetap saja harus diusahakan agar dapat dengan tepat mampu memberikan kenaikan jabatan dengan mudah kepada yang benar-benar berhak, namun sebaliknya dengan tepat dan mudah pula mampu memberikan sanksi kepada yang belum pantas mendapatkannya. “Dengan pertimbangan ini, maka jabatan fungsional dosen merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan reward and punishment system bagi dosen perguruan tinggi,†ucapnya.
