Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggandeng Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan program pembangunan.
Rektor, Dr Agussani,MAP mengatakan, UMSU pada prinsipnya siap untuk membantu Pemkab Aceh Tenggara dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Mudah-mudahan keterlibatan UMSU bisa menjadi solusi alternatif terhadap persoalan yang dihadapi Pemkab Aceh Tenggara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya kepada wartawan di Medan, Kamis (3/11).
Dijelaskan rektor, UMSU dan Pemkab telah menandatangani memorandum of Understanding (MoU) beberapa waktu lalu. Penandatanganan MoU ini disusul dengan kunjungan silaturahim, Wakil Bupati Aceh Tenggara, Ali Basyrah dan sejumlah pejabat Satuan kerja perangkat daerah di kampus pascasarjana UMSU.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Rektor II, Akrim, SPdI, MPd, Direktur Pascasarjana, Prof Dr Edi Warman dan sejumlah pimpinan Program studi pascasarjana.
Menurut rektor, kerjasama yang dilakukan UMSU dengan Pemkab Aceh Tenggara bernilai positif bagi kedua lembaga khususnya dalam pengembangan dan peningkatan di sektor pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.Banyak hal bisa dilakukan melalui kerjasama karena UMSU sebagai perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang cukup.
“Sudah cukup banyak lembaga profesi, swasta maupun pemerintahan kabupaten/ kota yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan UMSU di bidang pendidikan, maupun lainnya,termasuk assesment pegawai,” katanya.
Kerjasama dengan Pemkab Aceh Tenggara bagi UMSU menjadi tantangan tersendiri karena ada banyak potensi di daerah yang belum dikembangkan. Melalui kerjasama diharapkan akan menghasilkan solusi dan alternatif bagi Pemkab Aceh Tenggara dalam merancang program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Rektor juga menjelaskan tentang keberadaan UMSU yang telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di antara 176 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Saat ini UMSU mengasuh 8 fakultas, termasuk kedokteran dan program pascasarjana yang nantinya bisa menjadi pilihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat kerjasama yang ditandatangani.
“Mudah-mudahan kerjasama antara UMSU dan Pemkab Aceh Tenggara bisa berjalan sesuai dengan program yang disusun,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Aceh Tenggara, Ali Basyrah mengatakan, kerjasama dengan UMSU diharapkan bisa menghasilkan solusi dalam mewujudkan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemkab Aceh Tenggara memiliki potensi alam yang kaya, namun belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.
Aceh Tenggara adalah kabupaten yang unik dengan masyarakat heterogen dan 89 persen wilayahnya hutan lindung dan masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Masyarakatnya hidup dari pertanian jagung, coklat dan produksi ikan air tawar.
Tantangan berat yang saat ini dihadapi Pemkab Aceh Tenggara adalah persoalan sumber daya manusia karena rendahnya tingkat pendidikan baik di tingkatan aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Sebagai gambaran sederhana untuk pejabat eselon 2 masih ada yang tamatan sekolah lanjutan atas, dan jumlahnya makin banyak di tingkatan pegawai.
Jumlah pegawai Pemkab Aceh Tenggara mencapai 7.000, sementara jumlah penduduk hanya 200.000 jiwa. Dari Rp. 600 miliar anggaran belanja, 70 persennya habis untuk pegawai, hanya 10 persen yang benar-benar untuk publik.
“Kita menghadapi persoalan jumlah aparatur sipil negara yang gemuk dengan tingkat pendidikan rendah,” katanya.
Pemkab Aceh Tenggara, sejak 2013 telah melakukan assesment untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemkab juga menyediakan bea siswa bagi lulusan SMA karena hanya 25 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Namun sejauh ini kami masih menghadapi kendala, meski kaya sumber daya alam tapi sumber daya manusia rendah sehingga tidak mampu mengangkat pertumbuhan, kesejahteraan masyarakat terasa masih stagnan,” katanya.
Di daerah juga menghadapi kendala karena perencanaan dadakan sehingga hasilnya tak terukur. Sebagai contoh, karena berfikir sebagai daerah penghasil coklat, maka dibangun pabrik coklat yang hasilnya malah membebani daerah karena tidak bisa beroperasi secara maksimal.
Dia berharap, kerjasama dengan UMSU akan menghasilkan solusi alternatif berbagai persoalan yang dihadapi Pemkab Aceh Tenggara. “Pemkab Aceh Tenggara memiliki modal dan kekayaan sumber daya alam tapi kehidupan masyarakatnya seperti tak bergerak, ini yang perlu diteliti dan didalami,” katanya.
