Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) gelar sosialisasi dan diskusi terkait budaya sensor film mandiri. Tujuannya menghibau mahasiswa lebih cerdas dalam memilih tayangan yang ditonton, kegiatan digelar secara langsung di Auditorium UMSU – Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Kota Medan, Kamis (17/3).

Melalui ruang dialog dan diskusi ini, Dra. Rita memperkenalkan eksistensi LFS yang merupakan peninggalan Belanda di masa penjajahan. Meski sebagian masyarakat merasa enggan dengan peninggalan Belanda tersebut tetap diterapkan di Indonesia, sebab di Amerika tidak ada lembaga sensor film. Namun, menurut Dra. Rita, keberadaan LFS tidak sepenuhnya peninggalan Belanda, sebab Belanda meniru Amerika terkait berdirinya lembaga ini.
“Tugas Lembaga Sensor Film tidak hanya sekedar memotong dan menyensor, tapi terlebih dahulu ada dialog dan diskusi ke pemilik film untuk direvisi, agar lebih manusiawi,” ujar Dra. Rita selaku pembicara pertama.
Menurut Dra. Rita, LFS berkerja dengan berpedoman pada tiga buku yang menjadi panduan
Sementara itu, Ketua Subkomisi Dialog FLS, Noorca M Massardi memberikan himbauan tentang budaya sensor mandiri yang perlu diterapkan dalam memilih tontonan. Menurutnya, sebelum pandemi Covid-19, masyarakat tidak begitu peduli dengan tayangan digital hanya peduli di tayangan film di bioskop. Namun, di saat pandemi Covid-19, masyarakat lebih bebas dalam memilih tontonan seperti di layanan video streaming yang tidak mengikuti kaidah lembaga sensor.
“Budaya sensor mandiri ini menjadi salah satu upaya LFS melindungi masyarakat dari dampak negatif film. Jadi, tontonlah film sesuai klasifikasi usia, khususnya anak-anak. Orangtua perlu menghimbau anknya karena h
Selain itu, ia turut menjelaskan sistem LFS bekerja yaitu film-film yang akan disensor tidak pernah disimpan, sebab FLS hanya diberikan akses berupa sandi untuk menonton film yang akan disensor. Sehingga tidak bisa langsung memtong atau menyensor adegan yang tidak sesuai.
“LFS hanya mencatat adegan-adegan yang dianggap menayangkan pornografi, SARA, menyinggung agama, kekerasan dan sebagainya. Setelah adegan tersebut dicatat, maka FLS memberikan hasilnya kepada pemilik film untuk direvisi tapi tidak dipotong atau disensor secara langsung oleh LSF, melainkan pemilik filmnya,” jelas Noorca sebagai pembicara kedua.
Adanya sosialisasi budaya sensor mandiri tidak lepas dari kondisi perfilm-an dan teknologi yang semakin masif. Menyikapi kondisi tersebut Dr. Ribut Priadi, M.I.Kom memberi g
“Kita bisa menikmati tayangan kekerasan perang, darah, air mata dan kepedihan sambil makan kacang goreng sebagai sebuah hiburan. Kondisi ini bisa dikatakan tragis karena tanpa disadari adanya perubahan,” ujar Dr. Ribut.
Ia juga melihat sebagian besar masyarakat menganggap bahwa budaya negaranya rendah dan marginal sehingga mulai lupa identitas bangsanya. Hal tersebut terjadi karena pengaruh-pengaruh tontonan. Oleh karena itu untuk menjadi bangsa yang superior harus kembali pada jati diri bangsa dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Sosialisasi yang dihadiri mahasiswa dari lintas fakultas ini diakhiri dengan diskusi dan foto bersama. (Pny)

