Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan, Dr. Ir. Tachrir Fatoni MSc meminta agar MoU yang sudah ditandatangani antara Depertemen Kehutanan dengan Muhammadiyah didioptimalkan dengan baik. Muhammadiyah yang memiliki banyak cabang dan ranting yang berbatasan dengan hutan diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah melalui PP No. 6/2007 tentang pemberian izin hutan taman rakyat dan hutan desa.
Dr. Tachrir Fatoni menjadi Keynote Speaker pada acara Lokakarr Pertanahan dan Wakaf kerjasama Pimpinan Pusat Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di Hotel Garuda Plasa, Medan, Sabtu )15/12). Lokakarya a yang diikuti pimpinan persyarikatan dan amanl usaha Muhammadiyah dari Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu dibukan secara resmi oleh Pimpinan Pusah Muhammadiyah Goodwil Zubir.
Diharapkan dengan lokakarya yang akan berlangsung selama dua hari ( 15-16 Desember 2012) itu dapat memberikan arahan bagaimana mengamankan asel dan harta benda Muhammadiyah. Hadir pada acara pembukaan lokakarya itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Asmuni, Rektor UMSU Drs. Agussani, Ketua PDM Kota Medan Drs. Adri K, Ketrua PW Aisyiyah Sumut Radesnir, Wakil Ketua PD Aisyiyah Kota Medan dan pimpinan berbagai amal usaha Muhammadiyah.
Sambutan Menteri Kehutanan yang dibacanakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, Dr. Tachrir Fatoni menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memiliki kebijakaan kehutanan yang sangat pro rakyat. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dimana Depertemen Kehutanan terkesan masih pro-Pengusaha HPH. Kata menteri, saat ini pemerintah memiliki program pengembangan hutan tanaman rakyat seluas 4,5 juta hektar, Diharapkan dengan pemanfaatan hutan dengan sebaik-baiknya, maka dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. †Ngapai menjadi TKI di negara orang, sementara kita masih memiliki potensi sumber daya yang sangat besar,†tegasnya.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Goodwil Zubir mengharapkan agar lokakarya Pertanahan dan Wakaf yang diselenggarakan untuk pimpinan di Sumut dan Aceh dapat memberi soluasi bagi permasalahan tanah yang ada. Misalnya,
bagaimana cara agar upaya sertifikasi tanah dapat dilakukan dengan mudah dengan mengacu pada MoU antara Muhammdiyah dengan Badan Pertanahan Nasional) kemudian bagaimana agar Muhammadiyah dapat memanfaatkan potensi aset tanah yang terlantar menjadi lebih optimal dan akan berlangsungnya problem solving untuk kasus-kasus yang terjadi di daerah ini.
Sambutan lainnya disampaikan oleh Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. H. Asmuni agar lokakarya ini dapat menjadi momentum agar asset persyarikatan dapat diurus dengan lebih baik. Kata, Asmuni, UMSU, misalnya, memiliki potensi tanah yang masih idle (terlantar) dan diharapkan dapat menjadi bahan kajian agar aset itu dapat dioptimalkan, kata Asmuni.
Rektor UMSU, Drs. Agussani mengawali sambutan pembukaan Loakakarya itu dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan lokakarya Muhammadiyah di Sumatera Utara dan Aceh itu. Rektor UMSU menyerahkan cinderamata kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. ***
